Politik Infrastruktur Dan Energi Terbarukan: Strategi Indonesia

adminJuli 23, 2025

2 3 minutes read

Politik Infrastruktur Dan Energi Terbarukan

Indonesia sedang berada di titik krusial untuk menentukan arah pembangunan berkelanjutan. Laporan Indonesia Energy Transition Outlook 2025 mengungkapkan fakta mengejutkan: capaian bauran energi terbarukan baru 13,1% dari target 23% yang dicanangkan untuk 2025. Padahal, komitmen global melalui forum G20 telah ditegaskan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengakhiri penggunaan PLTU batu bara pada 2040.

Realitas ini menunjukkan jurang lebar antara rencana ambisius dan implementasi di lapangan. Data menunjukkan bahwa ketergantungan pada pembangkit fosil justru meningkat, bertolak belakang dengan janji pengurangan emisi. Sebuah kajian terbaru menyoroti perlunya perubahan mendasar dalam pendekatan kebijakan untuk mempercepat transformasi sistem energi.

Tantangan utama terletak pada keseimbangan antara kebutuhan ekonomi praktis dan visi jangka panjang. Keputusan investasi di sektor kelistrikan masih didominasi proyek-proyek konvensional, sementara potensi sumber daya lokal seperti panas bumi dan tenaga surya belum termanfaatkan optimal. Momentum kepemimpinan baru ini menjadi kesempatan emas untuk merancang strategi holistik yang menyinergikan aspek teknis, finansial, dan regulasi.

Transisi menuju sistem energi bersih memerlukan keberanian politik dan konsistensi implementasi. Pembenahan infrastruktur pendukung, insentif bagi investor, serta edukasi masyarakat harus berjalan beriringan. Dengan pendekatan terpadu, target 100% energi bersih dalam satu dekade bukanlah mimpi kosong melainkan tujuan yang bisa direalisasikan secara bertahap.

Latar Belakang dan Dinamika Transisi Energi di Indonesia

Dinamika transisi energi nasional menghadapi ujian berat di tengah tekanan global. Meski UU RPJPN 2025-2045 menetapkan transisi sebagai prioritas, target bauran energi terbarukan justru turun dari 23% menjadi 17-19% dalam Kebijakan Energi Nasional terbaru.

Konteks Kebijakan Energi dan Infrastruktur Nasional

RUPTL 2021-2030 yang dijuluki “hijau” ternyata mandek di tahap perencanaan. Data menunjukkan 81% pasokan listrik masih bergantung pada bahan bakar fosil. Padahal, potensi sumber daya lokal seperti panas bumi bisa mencukupi kebutuhan 40 juta rumah tangga.

Aspek	Target Kebijakan	Realisasi 2023
Bauran Energi Terbarukan	17-19%	13.1%
Proyek RUPTL Hijau	48 Proyek	0% Terealisasi
Investasi Swasta	Rp 120 Triliun	Rp 18 Triliun

Peran Global dan Tekanan Ekonomi

Negara maju seperti Jepang menawarkan teknologi biomassa melalui skema AZEC, sementara Tiongkok gencar membiayai proyek melalui BRI. Namun menurut analisis kebijakan energi, 72% investor swasta masih ragu akibat regulasi yang belum jelas.

Biaya produksi listrik surya turun 40% sejak 2015, tapi feed-in tariff lokal masih 30% lebih rendah dari rata-rata ASEAN. Ini memperlihatkan ketimpangan antara potensi teknis dan insentif ekonomi.

Politik Infrastruktur Dan Energi Terbarukan sebagai Fokus Utama

Langkah strategis dalam mengalihkan subsidi bahan bakar fosil ke proyek ramah lingkungan mulai menunjukkan sinyal positif. Data terbaru mengungkapkan bahwa realokasi dana senilai Rp83 triliun dari subsidi LPG bisa mempercepat pengembangan teknologi hijau

Tren Kebijakan dan Realitas Implementasi di Lapangan

Meski target pengurangan ketergantungan pada batu bara terus dicanangkan, implementasi di lapangan masih terhambat regulasi yang tumpang tindih. Sektor industri, misalnya, baru memanfaatkan 6,52% sumber daya bersih dari total kebutuhan energinya. Padahal, 21 GW pembangkit listrik captive bisa dikonversi menjadi pembangkit berbasis energi bersih dengan dukungan teknologi tepat guna.

Aspek	Target Kebijakan	Realisasi 2023
Pemanfaatan di Industri	15%	6.52%
Konversi Pembangkit	5 GW/Tahun	0.8 GW
Alokasi Subsidi Hijau	Rp45 Triliun	Rp12 Triliun

Dampak Sosial dan Ekonomi dari Transisi Energi

Laporan Indeks Ekonomi Hijau memprediksi pertumbuhan ekonomi 6,5% per tahun jika transisi dijalankan konsisten. Masyarakat akan menikmati udara bersih sekaligus 1,8 juta lapangan kerja baru di sektor pengembangan energi bersih. Biaya listrik pun diproyeksikan stabil berkat pemanfaatan sumber daya mineral lokal yang berkelanjutan.

Kunci keberhasilan terletak pada kolaborasi antara pemangku kepentingan. Penyederhanaan perizinan dan insentif fiskal menjadi faktor penentu untuk menarik investasi swasta dalam skala besar.

Tantangan dan Hambatan dalam Proses Transisi Energi

Memasuki fase kritis transisi sistem energi, Indonesia dihadapkan pada kompleksitas tantangan multidimensi. Laporan IESR menunjukkan bahwa ketidakpastian regulasi dan mekanisme pendanaan menjadi penghalang utama dalam mencapai target nol emisi.

Kendala Regulasi, Investasi, dan Infrastruktur

Skema power wheeling yang memungkinkan penjualan langsung ke konsumen masih terbentur aturan yang belum jelas. Kebijakan harga batubara yang direkayasa membuat bahan bakar fosil tetap dominan, bertentangan dengan komitmen pengurangan emisi.

Data terbaru mengungkap 72% pelaku usaha mengeluhkan inkonsistensi peraturan. Sistem perizinan yang rumit dan tarif listrik bersubsidi menghambat masuknya modal swasta ke sektor hijau.

Ketergantungan pada Energi Fosil dan Dampak Lingkungan

Porsi bahan bakar fosil dalam pasokan listrik nasional masih mencapai 81%, seperti diungkapkan dalam analisis terbaru. Subsidi LPG senilai Rp83 triliun justru memperpanjang ketergantungan pada sumber tak berkelanjutan.

Dampaknya terlihat pada peningkatan emisi karbon dan kerusakan ekosistem. Solusi jangka panjang memerlukan sinergi antara pembuat kebijakan, pelaku industri, dan masyarakat untuk menciptakan sistem energi yang lebih bersih.